Apresiasi diberikan oleh DPRD DKI Jakarta terhadap sistem penyusunan APBD memakai e-Budgeting yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana menyampaikan pujiannya terhadap sistem e-Budgeting yang dipandang dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi dan menekan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang akan tercipta di akhir tahun berjalan APBD.
"Saya katakan e-Budgeting itu baik, menjamin akuntabilitas, bisa dikontrol, mencegah korupsi, dan menekan Silpa," ujar Lulung saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 19 Maret 2015.
Walaupun memuji penggunaan sistem e-Budgeting dalam penyusunan APBD, namun Lulung juga menunjukan kritikannya terhadap sistem baru penyusunan anggaran tersebut.
Menurut Lulung, DPRD dan masyarakat harus mengetahui bagaimana sistem e-Budgeting dapat berjalan, dan siapa aktor yang menjalankan sistem tersebut sehingga proses input data APBD dapat berjalan secara efektif.
"e-Budgeting punya sistemnya sendiri. Nah, itu bisa diretas atau tidak, siapa yang membuat? Kita harus tahu. Berapa orang yang menjalankan sistemnya, dibayar oleh siapa, kan, kita belum tahu sampai sekarang," ujar Lulung membeberkan.
Saat ini diketahui proses input data ke dalam draf APBD 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri masih dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta. Batas akhir pembahasan draf APBD itu juga tercatat jatuh pada Jumat (20/3) sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri. (obs)
