Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan para pimpinan DPR RI hari ini bertemu dengan
Presiden Joko Widodo untuk rapat konsultasi di Istana Negara.
Fahri mengatakan salah satu yang akan dibahas adalah soal polemik isu pemberantasan korupsi.
"Fokus cukup penting dari kami juga ingin memberikan saran kepada Presiden tentang pemberantasan korupsi," kata politisi PKS ini di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2/2015), dilansir detikcom.
Fahri mengatakan selama ini tema pemberantasan korupsi seolah dilepas dari tanggung jawab Presiden. Padahal, menurut Fahri, seharusnya Presiden yang paling bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kami beri masukan mumpung istilahnya lagi karut marut, tolong ini diambil alih keadaan ini. 12 Tahun pemberantasan korupsi tanpa koordinasi, yang ada lembaga negara satu sama lain nggak beres," ujarnya.
"Sebagian dari kita sih mungkin ada yang nikmati tontonan perkelahian antar lembaga negara, tapi jelek bagi kita semua dan itu membuat negara ini terpuruk," imbuh Wakil Sekjen PKS itu.
Fahri menyebut Presiden ke-6 SBY juga bersikap seolah pemberantasan korupsi lepas dari tanggung jawab Presiden. Akhirnya, justru partai yang mengusung Presiden sendiri yang kena. Banyak kader Demokrat jadi tersangka korupsi.
"Kalau dia lepas tangan terus, dia akan jadi korban. (Seperti) SBY ketika dia tidak kontrol prosesnya," tutur Fahri.
"Jadi mumpung Jokowi baru 100 hari supaya ambil alih pemberantasan korupsi, jangan ditonton dan jadi kerjaan orang lain," tegasnya.
Fahri Hamzah selama ini sangat konsern dengan pemberantasan korupsi yang sistemis. Mantan aktivis yang turut tumbangkan Orde Baru ini bahkan sudah menuliskan ide-ide pemberantasan korupsi dalam sebuah bukunya yang berjudul "Demokrasi, Transisi, Korupsi; Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik" yang diterbitkan Mei 2012 lalu.
Buku setebal 274 halaman itu diberi Kata Pengantar dari Ketua Tim Penyusun Undang-undang Nmor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Romli Atmasasmita.
