Menurut pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, pernyataan Tedjo mencoreng nama Joko Widodo dan bisa mengakibatkan kepercayaan masyarakat runtuh. "Rapor merah hanya di bidang hukum yang dibawahi Menkopolhukam," ujar Hamdi di Jakarta, Ahad, 8 Februari 2015.
Hamdi menilai, pemerintahan Jokowi sejauh ini menunjukan kinerja yang baik di sektor lain. Namun pada bidang hukum, kinerjanya masih jauh dari yang diharapkan. "Jangan sampai gara-gara masalah di satu titik jadi rusak susu sebelanga," kata Hamdi.
Karena koordinasi Menteri Tedjo kurang baik, lanjut Hamdi, sejak awal masa pemerintahan Jokowi banyak terjadi kegaduhan di bidang hukum.
"Mulai dari Menteri Hukum (Menkumham Yasonna Laoly) yang menangani kisruh PPP dan Golkar, juga cara mengatasi penetapan Komjen BG (Budi Gunawan) sebagai tersangka yang tidak bagus," ujar Hamdi.
Jika ini dibiarkan terus terjadi, menurutnya, rakyat akan marah dan tidak lagi memercayai Jokowi. Hal ini bisa sangat berbahaya bagi kestabilan pemerintahan karena kekuatan utama Jokowi adalah rakyat.
"Pak Jokowi dapat dukungan dari parpolnya kecil, secara proporsi KMP (Koalisi Merah Putih) jauh lebih besar. Dia juga tidak bisa mendapatkan kontrol penuh terhadap parpol pendukungnya," ujar dia.
Namun di sisi lain, Tedjo tidak bisa jadi satu-satunya pihak yang disalahkan dalam kisruh dua institusi penegak hukum ini. Awal permasalahan yang ada sekarang ini justru kembali kepada ketegasan Jokowi.
Seharusnya, jelas Hamdi, Jokowi sejak awal tegas jika mengetahui calon Kapolri Budi Gunawan bisa tersangkut masalah hukum. Atau sejak awal ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi seharusnya langsung menarik nama Budi dari pencalonan sebagai Kapolri.
"Sebenarnya ada waktu untuk melakukan itu. Tapi tidak dilakukan dan akhirnya berlarut sampai hari ini," katanya.
Walau kedua pihak menegaskan tidak ada masalah antar institusi, hubungan KPK dan Polri belakangan ini memanas. Setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, para pimpinan KPK satu per satu tersandung masalah hukum dan harus berhubungan dengan Bareskrim Polri. [cnn]
