Sembilan gebrakan tersebut antara lain cukup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan, cukup koruptor kebal hukum, cukup angkat pejabat korup, cukup kongkalikong dan transaksi politik kotor, cukup rekening gendut, cukup foya-foya dengan uang rakyat, cukup wariskan budaya korupsi, dan cukup pembiaran perampasan sumber daya alam.
"Kami perintahkan Bapak Presiden Jokowi untuk bertindak dan berantas korupsi!" tulisnya.
Petisi ini mengajak 5.000 tanda tangan para pendukung. Saat ini, sebanyak 3.032 pendukung telah menandatangani petisi tersebut. Masing-masing pendukung juga diajak untuk menyebarkan ke 25 teman lainnya. Bagi yang telah menandatangani, petisi dapat dibagikan ke akun Facebook.
Kampanye antikorupsi ini berawal dari kasus pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. Dua hari setelah pengajuan namanya oleh Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.
Hingga kini, Jokowi belum bertindak tegas ihwal pencabutan Budi sebagai Kapolri terpilih. Jokowi juga belum melantiknya sebagai Kapolri baru. Joko Widodo mengatakan akan memutuskan nasib calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, pekan ini.
"Insya Allah pekan ini," katanya setelah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa, 10 Februari 2015.
Ditanya ihwal opsi yang akan dipilih menyangkut penentuan Kapolri, Presiden enggan menjawab lebih lanjut. "Tunggu dan sabar, tunggu. Insya Allah, pekan ini," katanya.
Pekan lalu, saat menghadiri rapat koordinasi penanganan narkoba di Hotel Bidakara, Jokowi mengatakan akan memutuskan nasib Kapolri seusai kunjungan kenegaraanya ke tiga negara, yakni Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.
"Nanti, pekan depan, masih ada yang harus saya bereskan," katanya pekan lalu.
(Sumber: Tempo)
