Sebab, proses penetapan status tersangka Budi hingga kini masih menjadi perdebatan. Budi juga telah mengajukan pra peradilan.
"Apa benar penyidikan mereka? Penyidikan bener nggak? Bagaimana SOP Komjen BG bisa jadi tersangka, apa ini bukan kriminalisasi dari oknum KPK yang selalu mengedepankan hukum yang berkeadilan," ujar anggota DPP PDI P bidang hukum, Ateria Dahlan saat diskusi di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta, Ahad, 1 Februari 2015.
Ateria mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah benar dalam menentukan Budi sebagai calon tunggal Kapolri. Penetapan Budi itu juga setelah meminta pendapat Komisi Kepolisian Nasional untuk seleksinya. Selain itu, dari Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikeluarkan PPATK juga wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
"BG ini tidak bersih? Dalam prespektif apa? LHA sudah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Justru yang harus dilihat, kalau seperti ini apa Polri tidak terkriminalisasi," bela Ateria.
Ia pun meyakinkan bahwa keputusan Jokowi sudah tepat karena didasarkan rekomendasi baik dari lembaga di bawahnya. Dari situ langsung nama Budi diajukan ke DPR untuk menjalani fit and proper test.
"BG itu sudah merupakan yang terbaik. Yang penting paripurna DPR bukan masalah politik, hasilnya produk hukum bukan proses politik. Setelah lewat paripurna demi hukum, BG ini tetap Kapolri kita," tutupnya. [RMOL]
