 |
| Massa buruh FSMPI bergerak dari HI ke Istana, Jumat (6/2) [sindonews] |
Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/02/2015). Mereka menyampaikan tuntutan perbaikan kualitas hidup buruh dan menyerukan dukungan mereka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
FSPMI menuntut Jokowi untuk menjalankan 5 butir tuntutan. Yang pertama menjalankan upah layak dengan merubah komponen KHL dari 60 menajadi 84 item paling lambat akhir Fevurari 2015 serta menolak kenaikan upah lima tahun yang diusulkan Menteri Perindustrian.
Kedua, soal jaminan sosial. Jokowi harus sahkan RPP pensiun dengan manfaat 75 persen upah terakhir dan iuran 15 persen agar jaminan penisun buruh formal bisa berjalan 1 Juli 2015. Anggaran jaminan kesehatan untuk PBI harus dinaikkan menjadi Rp 30 tirliun dan penuhi 5 persen APB untuk kesehatan sebagai hak rakyat. Jokowi juga harus hapus sistem INA-CBGs dan pastikan pelayanan bebas biaya.
Tuntutan ketiga Jokowi harus hapus outsourcing khusunya di BUMN dan ubah statusnya jadi pekerja tetap serta penjarakan pengusaha yang gunakan pekerja outsourcing di luar aturan.
Tuntuan keempat menolak penghapusan hak mogok dan konvensi ILO no 87 dan 98. Tuntutan terakhir adalah tolak kriminaliasi terhap pimpinan KPK.
"Jika tidak dilaksanakan, ribuan buruh akan membuat kejadian Tahrir Square di Mesir ada di Indonesia," ujar Ketua FSPMI, Saiq Iqbal, merujuk tempat ribuan warga Mesir menuntut lengsernya Hosni Mubarok dari kursi Presiden 2011 lalu.
