Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberi kursus gratis jarak jauh untuk Jokowi. Politisi PKS yang dikenal tegas dan vokal ini memang sangat peduli pada kondisi negeri.
Kepada Jokowi, Fahri menyarankan agar mantan walikota Solo itu segera melakukan komunikasi politik untuk menyelesaikan beberapa masalah negara yang sedang terjadi.
“Beberapa masalah yang sedang berlangsung memerlukan komunikasi tingkat tinggi dari presiden. Presiden sebaiknya melakoninya dengan baik karena krusial,” ujar Fahri, Sabtu, 31 Januari 2015.
Ada tiga masalah utama yang sedang terjadi, menurut Fahri, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Undang-Undang Pilkada, dan permasalahan pelantikan Kapolri. Itu membutuhkan komunikasi Jokowi dengan beberapa pihak serta lembaga secara mendesak.
Soal APBN-P, katanya, Jokowi perlu berkomunikasi dengan DPR untuk menjelaskan kebijakan relokasi anggaran secara besar-besaran pada infrastruktur, pertanian, dan kelautan.
“Presiden menginginkan APBN-P segera disahkan, tapi tidak ada penjelasan mengenai alokasinya yang tidak biasa disebut,” katanya.
Akan halnya permasalahan Undang-Undang Pilkada, Fahri mengatakan Jokowi sebaiknya segera membahas penetapan Undang-Undang Pilkada karena Jokowi hingga saat ini belum menandatangani dan memberikan nomor peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal itu yang merupakan acuan untuk merevisinya.
Lalu soal pelantikan calon Kapolri, Fahri mengatakan penyelesaian masalah tersebut membutuhkan komunikasi politik antara Jokowi dan pihak-pihak terkait serta pihak-pihak di sekitarnya.
Menurut Fahri, komunikasi politik yang harus dilakukan Jokowi bukanlah hal yang mudah, tapi hal tersebut sangat penting untuk segera dilakukan agar masalahnya tidak berlarut-larut.
“Komunikasi tidak mudah, berhadapan dengan konstitusi dan penciptaan opini yang meluas, tapi tetap harus dilakukan,” tutur Fahri. [pn/fs]
