"Dalam kondisi negeri carut marut, bukannya mengambil tindakan dan kebijakan yang menyelesaikan masalah, Presiden malah memilih melakukan kunjungan 'kerja' ke luar negeri selama beberapa hari," tulis Desmond, dalam siaran pers, Jumat 6 Februari 2015.
Desmond menilai suguhan aksi institusi-institusi penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara-cara yang menjijikan antara KPK-Polri, membuat tatanan dan pranata sistem hukum di negeri ini menjadi rusak dan dapat berdampak serta membuat situasi keos (chaos).
Bukan hanya darurat hukum, negeri ini bisa menjadi dalam keadaan darurat, serta membahayakan kelangsungan negara. Dengan keadaan seperti ini, katanya, yang dirugikan adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Karena Presiden seperti melakukan pembiaran terhadap situasi ketidakpastian dan darurat hukum ini.
"Situasi hukum di Indonesia mengkhawatirkan, bahkan bisa lumpuh jika tidak segera diambil tindakan. Institusi Polri tanpa Kapolri yang bisa mengkomandoi penegak hukum, dan KPK tanpa komisioner yang berfungsi, membuat situasi tidak menentu," lanjutnya.
Karena itu, jaringan aktivis ProDem menyatakan sikap dan tuntutan kepada Presiden Jokowi. Pertama, Presiden harus bertanggung jawab terhadap situasi pembiaran ini. Kedua, menuntut Presiden bersikap tegas dan segera menyelesaikan perseteruan dua institusi penegak hukum (POLRI dan KPK).
"Ketiga, Presiden yang tidak bisa mengatasi keadaan ini, sekali lagi, sebaiknya meletakkan jabatannya (mundur)," tutupnya. [*/fs]
