Banjir kembali menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tidak menyalahkan pihak lain.
"Pemerintah DKI diminta segera melakukan evaluasi secara keseluruhan dan bukan menyalahkan pihak lain," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta, Rahmawati Putri, melalui rilis, Selasa 10 Februari 2015.
LBH menyayangkan terjadinya banjir kali ini karena seharusnya Pemprov sudah bisa melakukan antisipasi. Bisa memprediksi banjir sebelumnya guna mengurangi seminimal mungkin tingkat kerugian. Baik kerugian komunal maupun kerugian yang sifatnya individual.
"Untuk itu LBH Jakarta mendesak Pemerintah DKI untuk segera melakukan penanganan tanggap banjir secara tepat efektif, efisien terpadu dan akuntabel sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 24 Tahun 1997 Tentang Penanggulangan bencana dengan segera," jelasnya.
LBH Jakarta meminta Pemprov memberikan sistem peringatan dini dalam bentuk pengumuman atau peringatan secara resmi kepada warga DKI pada titik-titik rawan bencana. Melaksanakan emergency response dalam penanganan korban banjir secara cepat, termasuk memastikan evakuasi para korban berjalan dengan waktu sesingkat-singkatnya
"Ketiga memastikan bantuan terdistribusi secara merata kepada korban banjir. Memastikan SKPD terkait penangan banjir untuk mendapatkan kemudahan akses dalam hal pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan uanga dan/atau barang, penyelamatan," jelasnya.
Menurut LBH, seharusnya Pemprov DKI telah memahami pola, bencana yang seharusnya dapat diprediksi tidak terulang.
"Kebijakan Ahok belum efektif mengatasi banjir" ujar Rahmawati.
Memang sudah saatnya, sebagai seseorang yang dilantik oleh Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok mulai fokus bekerja mengatasi persoalan-persoalan ibukota dan mengurangi sikap arogan dan kebiasaan berbicara besar tanpa bukti. [*]
