Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta dengan jumlah sangat besar menimbulkan pro dan kontra. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, salah satu yang 'pro' mendukung kebijakan yang dibuat oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Fahri, kenaikan gaji merupakan salah satu faktor meningkatkan kinerja birokrasi.
"Saya setuju dengan besaran gaji PNS yang dibuat @basuki_btp. Tapi memang harus dikelola...karena gaji tinggi tidak otomatis baik tanpa keputusan lain," ujar politis PKS ini melalui twitter.
Berikut twit lengkap dari akun @Fahrihamzah:
Saya setuju dengan besaran gaji PNS yang dibuat @basuki_btp ...
Menaikkan gaji adalah salah satu cara efektif naikkan CPI...
Ada 73.000-An desa di Indonesia yang kalau kita mau perbaiki gajinya kita akan dapatkan orang terbaik jadi kades...
Seperti lurah di DKI sekarang mendorong orang2 terbaik menjadi lurah...
Beban kan saja pada Pemda...tidak usah ditanggung APBN semua...
APBN sudah menanggung dana transfer desa yang jumlahnya sekitar 1 Milyar/desa...
JOKOWI harus alokasikan sekitar 73 Trilyun untuk dana desa...setara dengan biaya Pilkada SE-Indonesia..
Kalau kita mau memperbaiki negara...perbaiki lah aparaturnya...Ahok benar...
Tapi memang Harus dikelola...karena gaji tinggi tidak otomatis baik tanpa keputusan lain...
Kalau bicara revolusi mental memang kita harus berhemat agar bisa berbagi...
Ketimpangan sosial memakai gini ratio sudah cukup tinggi ..
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluhkan rendahnya kinerja pegawainya. Untuk meningkatkan kinerja PNS, Ahok berencana meningkatkan tunjangan kinerja daerah bagi pejabatnya.
Dengan kebijakan tersebut, seorang lurah di DKI bisa mendapatkan gaji dan tunjangan mencapai Rp 33.732.000 per bulan. Sedangkan camat bisa memperoleh gaji dan tunjangan mencapai Rp 48.840.000 per bulan.
