Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pimpinan KPK oleh Joko Widodo tidak bersifat jangka pendek. Perppu pimpinan KPK harus berdampak jangka panjang.
"Saya bukan sekadar perppunya, tetapi kontennya. Kalau sekadar menambal, kan sayang perppunya. Dan jangan gampang memakai perppu kalau sekadar untuk nambal-nambal," ungkap dia di gedung DPR, Jumat, 6 Februari 2015.
Namun, jika perppu pimpinan KPK berdampak jangka panjang akan jauh lebih bermanfaat.
"Dan DPR tentu akan senang bila perppu itu digunakan untuk sesuatu yang mendasar, bukan untuk menambal lubang kecil, yang lubang itu terbuka lagi dengan muncul masalah yang sama dan berulang-ulang," tuturnya.
Seperti diketahui, jika keempat pimpinan KPK tersangka, Jokowi berencana menerbitkan perppu. Wacana munculnya perppu pimpinan KPK ini akibat kekhawatiran lembaga antirasuah itu tidak dapat menjalankan tugasnya, karena empat pimpinan KPK tengah terseret kasus hukum di Bareskrim Polri. [inilah]
