Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial.
Menteri titipan Partai Nasdem ini berkomentar soal ancaman pegawai antirasuah itu untuk mogok kerja jika seluruh pimpinannya menjadi tersangka dan mengundurkan diri.
"Tidak lah, kayak buruh saja," kata Tedjo di kantornya, Jumat, 6 Februari 2015.
Tedjo menambahkan, pegawai KPK seharusnya tak bersikap seperti buruh yang kerap melontarkan ancaman berhenti bekerja saat menyampaikan tuntutan. Namun, Tedjo meyakini pegawai lembaga antirasuah tersebut tak akan berhenti bekerja.
"Itu terserah mereka apa maksudnya mereka saja," tegasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi menyatakan, sebagian pegawai lembaga tersebut akan mengembalikan mandat tugasnya kepada Jokowi jika seluruh pimpinan jadi tersangka. Alasannya, pegawai KPK sudah tak ada gunanya dan tak bisa bekerja jika sebagai lembaga sudah lumpuh.
Ancaman tersebut dilontarkan karena menilai Jokowi terlalu lama mengambil keputusan untuk mengakhiri polemik KPK versus Polri. Keputusan Jokowi yang lamban justru menciptakan masalah lain yang lebih parah yaitu kriminalisasi pimpinan dan lumpuhnya lembaga KPK. [terbit]
Menteri titipan Partai Nasdem ini berkomentar soal ancaman pegawai antirasuah itu untuk mogok kerja jika seluruh pimpinannya menjadi tersangka dan mengundurkan diri.
"Tidak lah, kayak buruh saja," kata Tedjo di kantornya, Jumat, 6 Februari 2015.
Tedjo menambahkan, pegawai KPK seharusnya tak bersikap seperti buruh yang kerap melontarkan ancaman berhenti bekerja saat menyampaikan tuntutan. Namun, Tedjo meyakini pegawai lembaga antirasuah tersebut tak akan berhenti bekerja.
"Itu terserah mereka apa maksudnya mereka saja," tegasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi menyatakan, sebagian pegawai lembaga tersebut akan mengembalikan mandat tugasnya kepada Jokowi jika seluruh pimpinan jadi tersangka. Alasannya, pegawai KPK sudah tak ada gunanya dan tak bisa bekerja jika sebagai lembaga sudah lumpuh.
Ancaman tersebut dilontarkan karena menilai Jokowi terlalu lama mengambil keputusan untuk mengakhiri polemik KPK versus Polri. Keputusan Jokowi yang lamban justru menciptakan masalah lain yang lebih parah yaitu kriminalisasi pimpinan dan lumpuhnya lembaga KPK. [terbit]