Gubernur DKI Jakarta Ahok, mengklaim Pemprov DKI melakukan peningkatan dalam mengantisipasi banjir, termasuk dengan terus membuka tiga Pintu Air Manggarai setiap harinya meskipun belum mencapai garis merah (Siaga I).
Menurut dia, banjir yang tak kunjung usai pada Senin, 9 Februari 2015 hanya diakibatkan hujan yang terus turun dengan curah hujan tinggi, rob, serta pompa Waduk Pluit yang tidak berfungsi optimal.
Hal itu pula yang menyebabkan kawasan Ring I, termasuk Istana Negara dan gedung pemerintahan, terendam banjir.
"Saya berkali-kali sudah bilang, enggak mungkin Istana dan Monas banjir. Enggak ada alasan banjir, apalagi (posisi air di pintu air) Manggarai begitu rendah. Kampung Pulo juga sekarang banjir, 3-4 jam kemudian sudah surut," kata Basuki, di Balai Kota, Senin.
Ketika akan berangkat kerja ke Balai Kota sekitar pukul 07.00, Basuki mengaku terkejut mengapa air di Waduk Pluit sangat tinggi. Padahal, di sana ada 12 pompa besar dan berfungsi baik.
Selain itu, sejak Waduk Pluit belum dinormalisasi, kawasan Istana Negara selalu terbebas dari banjir. Itu disebabkan pompa di sana yang masih berfungsi. Sementara itu, pada banjir kali ini, Waduk Pluit menjadi penyebab terendamnya kawasan jalan protokol Ibu Kota.
Ahok menuding, PLN sengaja mematikan aliran listrik di rumah pompa Waduk Pluit sehingga pompa Waduk Pluit tidak berjalan dan berfungsi.
"Kalau bagian barat dan timur, saya akui memang (antisipasi banjir) belum siap, tapi kalau (antisipasi banjir) di tengah (pusat) selesai. Makanya, selama ini, saya berani jamin kawasan Istana tidak terendam banjir, beres, dan genangan tidak lebih dari sehari," kata Basuki.
Apabila aliran listrik dan pompa Waduk Pluit telah berfungsi optimal, Basuki meyakini kawasan Ring I tidak lagi terendam banjir. Untuk menghindari ancaman oknum, Basuki mengaku telah menempatkan personel Brimob menjaga Waduk Pluit.
"Orang bilang saya paranoid, terserah kamu mau ngomong apa. Kalau perlu saya suruh polisi dan tentara menjaga Waduk Pluit, jangan-jangan ada sabotase di sana," tutup Ahok.
Menanggapi hal ini, pengacara publik LBH meminta Ahok dan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi dan tidak menyalahkan pihak lain.
"Pemerintah DKI diminta segera melakukan evaluasi secara keseluruhan dan bukan menyalahkan pihak lain," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta, Rahmawati Putri melalui rilis media, Selasa, 10 Februari 2015. [*]
