Tuntutan masyarakat Papua ini juga telah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe pada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Ia menyebut tuntutan ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat Papua melihat kondisi sekitar tambang Freeport.
"Papua punya 17 item yang harus dilaksanakan Freeport untuk kepentingan kemajuan masyarakat Papua. Masyarakat miskin masih banyak di kabupaten daerah pertambangan mereka," jelas Lukas di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 6 Februari 2015.
Menurutnya, beberapa tuntutan sudah dipenuhi Freeport. Seperti menyerahkan Bandara Timika yang awalnya milik Freeport ke Pemerintah Daerah Papua. Saat ini pemerintah daerah sedang mengembangkan infrastruktur darat lainnya.
"Yang bisa diselesaikan manajemen Feeport baru sebagian," tegas Lukas.
Tuntutan lain yang sudah dipenuhi Freeport adalah merekrut tenaga kerja dari masyarakat lokal. Sudah banyak anak Papua yang berprestasi bekerja di perusahaan tambang yang berafiliasi pada Freeport MCMoran di Amerika Serikat tersebut.
Freeport juga sudah membuka rekening karyawan seluruhnya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ingin dijadikan bank devisa.
Freeport juga sudah memberi kesempatan pada penduduk lokal untuk menjadi pejabat di perusahaan itu. "Namun yang lain kita minta bertahap dan sedang berjalan dari 17 item itu," ujar Lukas.
