 |
| Foto: Riset |
Surat bernomor R-01/Pres/01/2015 tersebut tertanggal 9 Januari 2015 dan ditandatagani oleh Presiden Joko Widodo. Perihalnya, pemberhentian dan pengangkatan kapolri. Surat tersebut ditujukan kepada ketua DPR.
Surat tersebut berisi permemintaan persetujuan terhadap rencana pemerintah untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs Budi Gunawan, Msi menjadi kapolri yang baru dan memberhentikan Jenderal Polisi Drs Sutarman.
Penunjukkan Komisaris Jenderal Polisi Drs Budi Gunawan, Msi didasarkan pada anggapan pemerintah bahwa Budi dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bocornya pengangkatan Kapolri ini, diawali dengan kicauan misterius politisi PDI P Pramono Anung, Kamis 8 Januari 2015 malam. Kemudian dilanjutkan dengan pengunggahan surat keputusan yang sudah ditandatangani oleh Jokowi tersebut, ke media sosial twitter dan facebook.
Salah satu pengunggahnya adalah akun @ulinyusron.
"Akhirnya Budi Gunawan jadi Kapolri. Ini bukan kemauan Jokowi, tapi paksaan Megawati," katanya sambil mengunggah foto surat penunjukkan kapolri baru, Jumat, 9 Januari 2015.
Budi memang dekat dengan Megawati. Sebagai pengawal saat Mega masih menjabat sebagai Presiden, Budi tentu memiliki kualitas sebagai seseorang yang setia penuh bakti dan memang, Budi bukanlah tipe polisi pengkhianat.
Menurut catatan Neta S. Pane dari Indonesia Police Watch, Budi Gunawan bahkan memiliki 8 keunggulan yang membuatnya layak jadi Kapolri.
"Dengan kedelapan alasan ini, tak ada alasan bagi segelintir kalangan untuk menolak Budi Gunawan sebagai Kapolri," demikian ungkap Neta di Jakarta hari Rabu, 7 Januari 2015 lalu.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tidak merekomendasikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya, Budi dinilai pernah tercatat memiliki kasus korupsi terkait kepemilikan rekening gendut di kalangan Polisi. Meski tak terbukti, proses pemilihan Budi ini tetap dinilai janggal oleh ICW.
"Logikanya pemilihan Menteri saja harus melalui saringan PPATK dan KPK, kalau lolos, lha ini ada apa?," ujar Emerson, Selasa 6 Januari 2015 seperti dirilis Tempo.
Selain itu, Budi Gunawan yang jelas memiliki keberpihakan kepada salah satu partai politik, tentu membuat sejumlah kalangan meragukan objektivitas Budi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan lawan politik pemerintah ke depannya.
![]()
Budi, yang ketika proses pilpres nampak makan siang bersama Trimedya Panjaitan dan seorang panelis Debat Capres di Satay House Senayan, membuktikan bahwa dirinya dekat dengan PDI P.
Dengan komposisi Budi di Kepolisian, Yasonna di KemnkumHAM, HM Prasetyo di Kejaksaan, penyelesaian kasus-kasus korupsi oleh partai penguasa diragukan mampu diungkap dengan jujur.
Sekali lagi, terbukti istana tidak steril, Jokowi diintervensi dan pejabat negara dipilih sebagai balas jasa politik. (fs)
Baca juga: Misteri Kicauan Pramono Anung
Menurut catatan Neta S. Pane dari Indonesia Police Watch, Budi Gunawan bahkan memiliki 8 keunggulan yang membuatnya layak jadi Kapolri.
"Dengan kedelapan alasan ini, tak ada alasan bagi segelintir kalangan untuk menolak Budi Gunawan sebagai Kapolri," demikian ungkap Neta di Jakarta hari Rabu, 7 Januari 2015 lalu.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan tidak merekomendasikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya, Budi dinilai pernah tercatat memiliki kasus korupsi terkait kepemilikan rekening gendut di kalangan Polisi. Meski tak terbukti, proses pemilihan Budi ini tetap dinilai janggal oleh ICW.
"Logikanya pemilihan Menteri saja harus melalui saringan PPATK dan KPK, kalau lolos, lha ini ada apa?," ujar Emerson, Selasa 6 Januari 2015 seperti dirilis Tempo.
Selain itu, Budi Gunawan yang jelas memiliki keberpihakan kepada salah satu partai politik, tentu membuat sejumlah kalangan meragukan objektivitas Budi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan lawan politik pemerintah ke depannya.
Budi, yang ketika proses pilpres nampak makan siang bersama Trimedya Panjaitan dan seorang panelis Debat Capres di Satay House Senayan, membuktikan bahwa dirinya dekat dengan PDI P.
Dengan komposisi Budi di Kepolisian, Yasonna di KemnkumHAM, HM Prasetyo di Kejaksaan, penyelesaian kasus-kasus korupsi oleh partai penguasa diragukan mampu diungkap dengan jujur.
Sekali lagi, terbukti istana tidak steril, Jokowi diintervensi dan pejabat negara dipilih sebagai balas jasa politik. (fs)
Baca juga: Misteri Kicauan Pramono Anung
