Basuki pun memastikan opsi versi pemerintah yang akhirnya didukung pengusaha yang akan menjadi acuan upah minimum pekerja di DKI.
"Jadi kita enggak bisa bicara 'pokoknya saya mau Rp3,5 juta' terus dicari-cari komponennya. UMP kurang lebih ya Rp2,7 juta kalau menurut besaran (survei) KHL (kebutuhan hidup layak) kemarin," kata Basuki, di Balaikota, Kamis, 13 November 2014.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengajukan dua opsi untuk rekomendasi UMP 2015 DKI. Nilai masing-masing opsi itu adalah Rp2.693.764,40 dan Rp3.574.179,36. Penentuan UMP berada di tangan Ahok setelah penyerahan rekomendasi ini.
Opsi Rp2.693.764,40 merupakan usul dari pemerintah yang belakangan didukung unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan DKI. Nilai ini naik 10,34 % dari UMP 2014 DKI sebesar Rp2,441 juta. Adapun opsi UMP sebesar Rp3.574.179,36 merupakan usulan para buruh.
Basuki mengatakan dia bakal menyepakati besaran UMP 2015 DKI sebagaimana opsi yang diusulkan pemerintah dan didukung pengusaha. Dia megnaku sudah berulang kali mengatakan kepada para buruh bahwa nilai UMP DKI tidak bakal jauh berbeda dengan nominal hasil survei KHL.
Adapun survei KHL DKI pada tahun ini yang menjadi dasar penentuan UMP 2015 DKI mendapatkan angka Rp2.538.174,31.
Setelah Dewan Pengupahan menyepakati besaran nilai KHL tersebut, UMP ditentukan di Dewan Pengupahan dengan menghitung antara lain tingkat produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas harga.
Menurut Basuki, pada tahun ini Pemerintah Provinsi DKI juga sudah menyepakati perbaikan kualitas data KHL sebagaimana tuntutan buruh. Di antara perbaikan itu, sebut dia, adalah mengganti tepung terigu menjadi mi instan dan menambah volume kebutuhan air.
"Mulai 2012, penghitungan UMP sudah kami perbaiki dengan memperhitungkan inflasi," imbuh Basuki.
Peningkatan harga bahan bakar minyak yang menjadi dasar tuntutan UMP Rp3,5 juta versi buruh, lanjut dia, juga sudah diperhitungkan dalam opsi UMP versi pemerintah.
"Tarif BBM enggak naik, juga mau saya stop di Jakarta distribusinya. Yang penting ada bus murah untuk mereka (buruh), kami mau menyatukan bus di bawah satu harga. Jadi kamu bayar satu bulan, bebas naik bus," kata Basuki soal tuntutan BBM itu.
Secara terpisah, Piyungan Online menemui pekerja di DKI untuk meminta pendapat terkait permintaan kenaikan upah.
Eko Prihadi, seorang Office Boy di perkantoran Kawasan Segitiga Emas Sudirman menyatakan, angka 2,4juta yang saat ini diterimanya sebagai upah, hanya bisa menghidupinya sampai minggu ketiga tiap bulan.
"Sisanya ngutang kiri kanan. Tiap bulan selalu gitu. Boro-boro mikir berwisata, untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Nasi uduk sebungkus sudah 3500," keluh Eko.
Lain pula Prihandini, seorang karyawan perusahaan minuman di Kawasan Industri Pulogadung. Dini menyatakan, upah 2,4 juta sudah tak layak lagi. Ia justru terheran-heran dengan Dewan Pengupahan yang menentukan besaran KHL untuk 2015.
"Dari mana angka-angkanya? Banyak kebutuhan nyata buruh yang gak terpenuhi," keluh Dini.
Meski demikian, Dini mengaku, kebutuhan rumah tangganya bisa tercukupi karena upah suaminya lumayan besar.
"Gaji suami cukupan. 5jutaan sebulan. Saya cuma nambahin doang," ujar Dini.
Kawan Dini, Agustin menambahkan, angka 3,5juta yang diminta oleh buruh, sebetulnya sangat nyata.
"Gaji 2,7juta yang bakal diketok Ahok, emang cukup buat buruh single (belum menikah). Kalau buat saya yang janda dan punya 3 anak, ya berat banget, gak cukup,"imbuh Agustin.
Untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya, Agustin berdagang pakaian selepas jam kerja di pabrik.
"Kalau gak gitu, gak bisa hidup," tuturnya pilu.
Joe Mariato, seorang manager di perusahaan minuman ringan menyatakan keprihatinannya.
"Rendahnya upah buruh memang memprihatinkan. Tapi inilah daya tarik yang membuat investor datang ke Indonesia. Kalau upah di Indonesia dinaikkan, investor bisa kabur ke Vietnam, atau China yang tenaga kerjanya murah," tutur pria berkewarganegaraan Philipina itu. (fs)
