Ketua Program Studi Kesejahteraan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu berpendapat, harusnya pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bukan sekedar dana tunai kompensasi kenaikan BBM. Tapi lebih kepada program yang memperdayakan masyarakatnya.
"Pemerintah buat masyarakat ketergantungan. Kami harap harusnya ada unsur pemberdayaan yang membangun bukan kesannya sama dengan BLT pengalihan subisidi BBM. Nggak ada nuansa yang sifatnya empowering," katanya dalam dialog DPD di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/11).
Ia menilai, program pemberdayaan itu akan membuat kehadiran trio kartu sakti Jokowi lebih bermakna dari pada sekedar memberi uang tunai. Masyarakat juga tidak dibuat malas karena dengan mudah menerima uang dari pemerintah.
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir juga sepakat dengan gagasan ini. Menurutnya, jika kehadiran kartu sakti Jokowi tidak dibarengi dengan program yang jelas, maka hanya akan jadi proyek sesaat saja yang tak jelas tujuannya.
Gerakan pemberdayaan, tambahnya, akan menjamin keberlanjutan dari program kartu sakti. "Pemberian bantuan harusnya memberdayakan. BLT mungkin masyarakat butuhkan tapi harusnya ada catatan," kata Huzna.
Huzna mencontohkan, bagi penerima KIS misalnya, adalah orang yang mau menerapkan gaya hidup sehat. Jika belum terbiasa pemerintah yang lebih dulu memperdayakan kebiasaan hidup sehat baru berhak menerima KIS. Atau dengan program pemberdayaan lainnya.
Catatan lain yang diberikan Huzna yaitu dari program kartu sakti Jokowi adalah sistem yang mengikatnya. Bagaimana prosedur dan aturan yang memperkuat hadirnya kartu sakti.
"Dengan sistem yang mengikat ada aturan yang jelas dan konsisten. Sehingga peluang setiap orang ter-cover menjadi lebih jelas dan lebih sustainable," tambah Huzna.
*Sumber: ROL
