Bupati Kutai Timur Tolak Kartu Sakti Ala Jokowi
"Saya, di Kutai Timur menolak kartu sakti itu," kata Isran di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/11).
Soal sekolah gratis, berobat gratis dan dan program menyejahterakan keluarga, lanjutnya, Pemkab Kutai Timur sudah memulainya sejak 2006. Isran yang juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu juga menegaskan, program itu digelar tanpa embel-embel pincitraan.
"Kalau melihat presiden membagi-bagikan kartu sakti itu, saya kasihan saja melihat rakyat harus ngantre berjam-jam. Pencitraannya melalui kartu-kartu itu melebihi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tegasnya.
Kalau ada warga di Kutai Timur yang menerima kartu itu, kata Isran, berarti mereka itu baru datang ke kabupaten yang kaya hasil tambang itu. "Masyarakat saya tidak perlu kartu-kartu itu," ujarnya.(fas/jpnn)
http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=269439
Bupati: Di Bantaeng Kita Tak Perlu ‘Kartu-kartu Sakti Jokowi’
“Alhamdulillah, di Bantaeng kita enggak perlu kartu-kartuan kalau sakit,” kata Nurdin dalam Dialog Demokrasi ‘Dari Daerah Untuk Indonesia’ di Hari Ulang Tahun ke-15 The Habibie Center di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (11/11/2014) seperti diberitakan Tribun Timur.
Nurdin menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu sudah dibuat call center yang memungkinkan warga tidak mampu untuk menelpon jika jatuh sakit. Pertolongan pun akan segera datang.
“Cukup menelpon 113, perawat datang dengan ambulans,” ujarnya.
Ambulans itu, menurut dia, didatangkan langsung dari Jepang dan memiliki fasilitas berbeda dari ambulans pada umumnya yang ada di Indonesia. Di sana sudah bersiaga dokter serta berbagai alat yang dibutuhkan untuk sang pasien.
“Berbeda dengan ambulans pertama saya dilantik dulu. Kecepatannya saja sudah mengalahkan kecepatan suara. Sampai rumah sakit, yang sakit bukan cuma pasien tapi seluruh isi mobil,” selorohnya.
Nurdin juga beranggapan, yang terpenting sebenarnya bukanlah penanganan terhadap orang yang jatuh sakit. Harusnya, kata dia, pemerintah justru lebih berupaya agar kesehatan penduduk terjaga agar mereka tak sampai jatuh sakit.
“Masyarakat Indonesia harus disehatkan, jangan kartu diperbanyak,” pungkasnya.
http://news.fimadani.com/read/2014/11/13/bupati-di-bantaeng-kita-tak-perlu-kartu-kartu-sakti-jokowi/
