Rapat tersebut, turut dihadiri perwakilan Fraksi NasDem DPR, Tamanuri. Tak hanya turut hadir, Tamanuri pun menyatakan pendapatnya mengenai kisruh pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI menggantikan Joko Widodo.
Tamanuri menyatakan sepakat dengan kelompok pro pelantikan Ahok.
"Jelas mereka (Kemendagri) mereka berdasarkan peraturan dan dasar hukum yang mengikat. Nggak mungkin mereka gegabah," ucap Tamanuri.
Sementara dalam rapat sempat ada permintaan agar komisi II menghubungi Sekretaris Negara untuk menunda pelantikan Ahok. Menanggapi hal ini, Tamanuri menilai hal itu akan sia-sia.
"Tidak ada gunanya itu, dan andaipun begitu (Ahok tetap dilantik jadi gubernur), masih ada hak-hak anggota DPRD DKI yang bisa digunakan," ucapnya.
Rapat itu dihadiri oleh perwakilan pimpinan dan anggota DPRD DKI dari Gerindra, PKS, Demokrat, PAN dan PPP.
Sementara komisi II dihadiri perwakilan Koalisi Merah Putih (Gerindra, PKS, PAN, PPP, Golkar) dan NasDem satu orang, yaitu Tamanuri. (fs)
