Hal ini dikemukakan Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangan persnya, Minggu (16/11).
"Setara mendukung pernyataan Komnas HAM. Jokowi harus keluarkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM," katanya.
Selain itu juga Setara, lanjut Hendardi, mendukung penyidikan kasus penghilangan paksa sebagai salah satu indikator kinerja jaksa agung baru.
"Advokasi ini bukan musiman tapi tugas legal dan konstitusional presiden, karenanya harus terus diingatkan," tandasnya. [rmol/fs]
