Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, Selasa 11 November 2014.
"Kesepakatan dan kompromi di DPR ini tuntas di DPR. KMP sendiri pasti akan tetap kritis pada kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi," ungkap Asep, yang juga gurubesar ilmu hukum.
Komunikasi KIH dengan KMP harus terus menerus dilakukan. Di saat yang sama, Jokowi juga harus sadar betul bahwa semua kebijakannya akan diawasi dengan kritis.
"Bila ada kebijakan Jokowi yang dinilai merugikan rakyat, KMP bisa bersuara sangat nyaring," demikian Asep. (fs)
