Menurutnya, hanya preman yang meminta jatah. Padahal, dalam politik dan demokrasi, harus direbut secara kesatria. Kalau tidak ketemu pada musyawarah mufakat, dapat dilakukan dengan voting atau pemungutan suara terbanyak.
"Masak partai pemenang pemilu takut voting dengan partai yang kalah pemilu?" imbuh Bambang, dikutip dari ROL.
Bambang mengungkapkan, proses negosiasi antara KMP dan KIH awalnya memang berjalan baik. KIH yang semua menginginkan 2 kursi pimpinan (badan anggaran dan komisi XI) minta tambahan menjadi 5. KMP sepakat dengan memberikan jatah PPP.
Dari jumlah 5 pimpinan yang diminta KIH, mereka masih tidak puas dan minta tambahan lagi 10 kursi pimpinan. KMP dan KIH baru merundingkan permintaan 10 kursi pimpinan, KIH meminta tambahan lagi menjadi 16 kursi. Saat negosiasi untuk 16 kursi pimpinan AKD, KIH lalu meminta adanya pengundian ulang kursi pimpinan AKD.
Senin kemarin (10/11/2014) akhirnya KMP dan KIH sepakat setelah KIH mendapat jatah pimpinan AKD. (Baca: Konflik KIH-KMP Berakhir dengan Tiga Kesepakatan)
