Seperti dari Partai NasDem, yang mengaku tidak sepemahaman dengan solusi yang diambil. Yakni dengan merevisi UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
NasDem juga tidak sepakat, solusi dengan membagi kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. Seperti diketahui. kesepakatan damai adalah penambahan wakil ketua komisi, sehingga jatah pimpinan komisi juga diberikan ke KIH.
Mereka juga menganggap, juru lobi KIH Pramono Anung, bukan atas nama partai (PDI Perjuangan).
Dengan situasi ini, apakah perdamaian KMP dan KIH yang sudah disepakati oleh kedua kubu ini terancam?
Menyikapi hal ini, Koalisi Merah Putih (KMP) meminta, agar KIH segera menyelesaikan urusan internal, pasca kesepakatan damai.
"Kalau ada pikiran-pikiran, biarkan KIH menyelesaikan secara internal saja," kata koordinator KMP Idrus Marham, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menambahkan, pihaknya mempercayai tim lobi KIH untuk menyampaikan hasil kesepakatan dengan KMP, kepada para anggota KIH.
"Kami jadi begini, mestinya juga harus percaya ke Pak Pram (Pramono Anung) yang wakili KIH kemarin. Oleh karena itu, tidak pernah mundur sedikitpun dari kesepatan yang ada," tuturnya.
Sebelumnya, beberapa partai yang tergabung dalam KIH menolak adanya kesepakatan damai membagi kursi pimpinan AKD dengan merubah UU MD3 dan tatib DPR. Mereka menilai hal tersebut merupakan politik yang tidak elok.
Juru lobi KIH dipercayakan kepada Pramono Anung dan Olly Dondokambe. Sementara KMP oleh Hatta Rajasa dan Idrus Marham. [inilah/fs]
