Demikian penilaian anggota Komisi X DPR Ridwan Hisjam melalui pesan singkatnya, Selasa 11 November 2014.
Menurut Ridwan, dana CSR sudah ada aturan dalam sasaran penerimanya.
"Statement Mensesneg bahwa dananya dari dana CSR BUMN, ini menunjukkan bahwa pemerintah belum siap mempersiapkan tiga kartu sakti yang sudah diluncurkan," tandas Ridwan.
Dia mengakui hingga saat ini DPR khususnya komisi X, belum tahu menahu adanya tiga kartu tersebut.
"Sehingga di dalam APBN 2014/2015 tidak ada anggaran tersebut, yang ada anggaran BSM dan lainnya yang sudah diajukan oleh pemerintahan kabinet SBY," jelasnya.
"DPR pasti akan mendukung pemerintah apabila program tersebut pro rakyat, asalkan melalui prosedur yang benar sesuai aturan yang berlaku ini," tambahnya. (fs)
