 |
| Kejaksaan Agung RI - Foto: okezone |
Penunjukan dan pelantikan HM Prasetyo, seorang politisi partai Nasdem sebagai Jaksa Agung yang baru membuat para aktivis anti korupsi berduka.
Abraham Samad contohnya, Ketua KPK ini menilai HM Prasetyo tidak tepat menjadi Jaksa Agung. Pasalnya, menurut Samad, kejaksaan agung merupakan institusi yang memerlukan sosok yang independen dan berintegritas.
Keterkaitan HM Prasetyo dengan Nasdem, dianggap akan membuat Kejaksaan Agung tak bisa lepas dari kepentingan politik.
"Sangat tidak tepat," ujar Samad.
Senada dengan Samad, Yunarto Wijaya, aktivis LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan kekecewaannya pada Jokowi.
"Pak Jokowi tak benar-benar berkomitmen untuk lembaga hukum yang profesional dan independen," ungkap Yunarto di Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2014.
Yunarto menegaskan, ada banyak sosok di internal Kejaksaan Agung yang mampu mengemban amanah itu.
"Kami khawatir, malah akan menjadi bumerang bagi independensi kejaksaan", ujar Yunarto.
Pakar hukum pidana, Andi Hamzah pun menyatakan keheranannya dengan penunjukkan HM Prasetyo. Andi menyatakan, luar negeri, seorang jaksa agung tak mungkin berasal dari kalangan partai politik.
"Di negara lain tidak bisa, tapi di Indonesia kok bisa, saya tidak mengerti. Seorang jaksa agung harus netral dan tidak memihak", ujar Andi.
Dandhy Laksono, seorang jurnalis senior menuliskan, Indonesia memiliki tumpukan kasus HAM yang semestinya bisa diselesaikan oleh seorang jaksa yang mumpuni.
"Tumpukan kasus HAM itu belum termasuk Munir, Marsinah, atau penculikan 97-98. Tapi Jakgung-nya justru figur tanpa track record yang mendukung," demikian tulis Dandhy.
Seperti diketahui, Jokowi hari ini, Kamis, 20 November 2014 melantik HM Prasetyo, seorang politisi partai Nasdem sebagai Jaksa Agung di Istana Negara. (fs)
