Menurutnya dalam hal ini SBY mewakili sebagian masyarakat yang menginginkan untuk dilaksanakanannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.
"Perppu kan salah satu upaya, dan menurut saya cukup rasional untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang menuntut akan adanya Pilkada langsung itu kan salah satunya Perppu," ujar Saan di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014.
Ditambahkan Saan, Perppu tersebut mungkin sudah diserahkan Presiden pekan depan.
"Jadi mungkin minggu depan presiden sudah memberikan draf kepada DPR terkait dengan Perppu," jelasnya.
"Dan mungkin di masa sidang periode pertama 2014-2019 ini Perppu sudah dibahas. Jadi menurut saya di masa sidang ini Perppu bisa selesai dengan cepat karena tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak relatif lama untuk membahas Perppu," tambahnya.
Perppu tersebut yang akan dikeluarkan SBY bukan semata-mata kewenangan pribadinya, melainkan atas dasar keinginan rakyat.
"Itu kan bukan Pak SBY sebagai pribadi, tetapi sebagai ketua lembaga kepresidenanan. Jadi itu kan tetap bisa dilanjutkan", tandasnya. (fs)
