Soal Menteri, Ternyata Jokowi Bohongi Relawannya Juga

Tanda merah dan kuning terhadap sejumlah calon menteri Kabinet Jokowi-JK yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisas Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rekomendasinya adalah akibat dari tertutupnya proses rekruitmen calon menteri yang dilakukan Jokowi.

Demikian ditegaskan politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, Selasa, 21 Oktober 2014.

"Saya melihat hal itu terjadi karena proses rekrutmen menteri dilakukan secara tertutup dan tidak transparan," kata Yandri yang juga Ketua Umum Barisan Muda (BM) PAN ini.

Yandri  memandang, kemunculan calon menteri bermasalah juga tidak bisa dilepaskan karena inkonsistensi sikap Jokowi.

Yandri. ingat, Jokowi pernah berjanji akan melibatkan relawan dan masyarakat dalam mencari calon menteri. Namun pada kenyataannya, Jokowi ingkar janji dan malah asyik sendiri mencari calon pembantunya.

"Hasilnya calon menteri yang dipilihnya pada akhirnya banyak yang bermasalah," kata Yandri yang kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2014.

Menurut Yandri, tak tertutup kemungkinan calon menteri bermasalah itu rekomendasi berasal dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kemungkinan itu pasti ada, Megawati dilibatkan Jokowi. Namun kalau nama yang diajukan adalah orang yang bermasalah seharusnya Jokowi berani menolaknya," kritiknya.

Sejauh ini beberapa nama calon menteri yang beredar di tengah masyarkat antara lain Sri Mulyani, Eva Sundari, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Komjen Pol Budi Gunawan, Hamid Awaluddin, Irjen Pol Syafrudin, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung,  Puan Maharani, Yunus Husein, Hasto Krisyanto, Mas Achmad Santosa, Darmin Nasution. RJ Lino, Dr. Anwar. Ignasius Jonan, Luhut Panjaitan, Yuddy Chrisnandi, Marwan Jafar, Rusdi Kirana, Jimly Asshiddiqie, Pratikno, Ferry Mursyidan Baldan, Jhonny Darmawan, Sudhamek, Siti Nurbaya, Wiranto, dan M Yusuf.

Namun, Yandri tak setuju jika nama-nama calon menteri yang bermasalah diumumkan ke publik.

"Janganlah. Kasihan mereka kalau dibuka ke publik. Lagi pula belum tentu mereka bersalah," ujar Yandri lagi.

Presiden Jokowi diberi waktu 14 hari untuk menyusun kabinetnya. Yandri mengatakan, seharusnya Jokowi tidak mengalami kesulitan dalam mencari calon menteri. Sebab,  banyak anak bangsa yang memiliki kualitas.

"Jangan, jangan dibuat sulit. Kalau terlalu lama bisa menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap  pemerintahan Jokowi. Jadi Jokowi bisa menepati janjinya termasuk membuat kabinet kerja dan bukan kabinet abal-abal," kata Yandri mengingatkan. (fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/

Baca juga :