"Presiden menekankan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, sesuatu yang demokratis. Tapi masyarakat saat ini lebih milih pemilihan kepala daerah secara langsung," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014 malam.
SBY telah memimpin rapat kabinet terbatas kemarin dengan mengikutsertakan Ketua KPU Husni Kamil Manik serta Komisioner KPU Juri Ardiantoro.
Rapat pematangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada dihadiri sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Di antaranya Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menkum HAM Amir Syamsuddin dan Wamenkum HAM Denny Indrayana, Kapolri Jenderal Sutarman, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Jaksa Agung Basrief Arief, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, serta Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Mengenai rencana penerbitan Perppu Pilkada oleh Presiden SBY, Husni mengatakan KPU tidak menentukan sikap.
"Kami tidak bersikap menolak atau menerima, karena kami penyelenggara, pengimplementasi undang-undang. Kami hormati kewenangan yang dimiliki presiden sebagai kepala pemerintahan," tuturnya. (fs)
