Menurutnya, suara anggota DPR saat ini hanya berdasarkan absensi. Berbeda dengan periode lalu yang absen melalui absensi elektronik.
"Dan itu bukan hanya keputusan pimpinan DPR, tapi itu akan berlaku selama lima tahun termasuk menentukan keputusan hal-hal lain menyangkut kehidupan rakyat," katanya di Gedung DPR, Kamis 2 Oktober 2014.
Tak hanya menyalahkan tata tertib angggota, PDIP juga mempermasalahkan alat pengeras suara atau mic anggota.
"Ini inkonstitusional, di paripurna setiap anggota itu punya hak untuk bicara. Bagaimana mau bicara kalau pengeras suara saja dimatikan," tuturnya.
"Sekjen (DPR) dengan santainya ketemu di toilet dengan saya (mengatakan), itu bu soalnya alatnya rusak," tandasnya. (in/fs)
"Dan itu bukan hanya keputusan pimpinan DPR, tapi itu akan berlaku selama lima tahun termasuk menentukan keputusan hal-hal lain menyangkut kehidupan rakyat," katanya di Gedung DPR, Kamis 2 Oktober 2014.
Tak hanya menyalahkan tata tertib angggota, PDIP juga mempermasalahkan alat pengeras suara atau mic anggota.
"Ini inkonstitusional, di paripurna setiap anggota itu punya hak untuk bicara. Bagaimana mau bicara kalau pengeras suara saja dimatikan," tuturnya.
"Sekjen (DPR) dengan santainya ketemu di toilet dengan saya (mengatakan), itu bu soalnya alatnya rusak," tandasnya. (in/fs)