"Saya setuju menteri tidak boleh bermasalah. Tetapi, kenapa KPK hanya mempersoalkan nama-nama calon menteri? Selama ini KPK ke mana saja?" kata anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/10), dilansir Suara Pembaruan.
Hidayat mempertanyakan kenapa KPK hanya men-stabilo nama-nama calon menteri yang diindikasikan terkena kasus korupsi, kenapa nama-nama tersebut tidak diperiksa dari dulu?
"(Nama calon menteri) dikasih stabilo (tanda) merah, itu artinya KPK membiarkan mereka melakukan sesuatu yang sesuai kesimpulan KPK tidak boleh jadi menteri, karena 2-3 bulan lagi jadi tersangka," ujar Hidayat.
"Jangan sandera warga negara dengan opini seperti itu," tegas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini.
Pada bagian lain, dia berharap sebanyak delapan nama calon menteri yang berpotensi tersangka diumumkan ke publik.
"Kalau saya nilai, ya mesti transparan. Tetapi karena terkait hukum, maka harus transparan sesuai aturan hukum," tukasnya.
Menurut dia, memilih menteri merupakan hak prerogatif presiden. "Sebaiknya seluruh lembaga jalankan tugasnya sesuai aturan perundangan. Milih menteri adalah hak presiden," pungkasnya. (Berita Satu/Suara Pembaruan)
"Jangan sandera warga negara dengan opini seperti itu," tegas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini.
Pada bagian lain, dia berharap sebanyak delapan nama calon menteri yang berpotensi tersangka diumumkan ke publik.
"Kalau saya nilai, ya mesti transparan. Tetapi karena terkait hukum, maka harus transparan sesuai aturan hukum," tukasnya.
Menurut dia, memilih menteri merupakan hak prerogatif presiden. "Sebaiknya seluruh lembaga jalankan tugasnya sesuai aturan perundangan. Milih menteri adalah hak presiden," pungkasnya. (Berita Satu/Suara Pembaruan)
