Hal itu dikatakan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/10/2014), menanggapi segelintir orang bahwa Jokowi tak transparan dalam memilih menteri.
Menurutnya, pemilihan para menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga publik tidak perlu ikut berpartisipasi dalam menilai figur-figur tersebut.
"Penjaringan menteri pertisipasi itu siapapun boleh. Penyaringan itu hak prerogatif presiden. Publik tidak perlu tahu figur-figur yang akan dijadikan menteri," tandasnya.
Namun, lanjut Aria, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang perlu tahu soal pemilihan menteri dari kalangan partai. "Untuk orang partai Ibu Mega perlu tahu, kalau yang lainnya hak prerogatif presiden," kata Aria. (in/fs)
"Penjaringan menteri pertisipasi itu siapapun boleh. Penyaringan itu hak prerogatif presiden. Publik tidak perlu tahu figur-figur yang akan dijadikan menteri," tandasnya.
Namun, lanjut Aria, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang perlu tahu soal pemilihan menteri dari kalangan partai. "Untuk orang partai Ibu Mega perlu tahu, kalau yang lainnya hak prerogatif presiden," kata Aria. (in/fs)
