PDI Perjuangan masih terus berupaya mendapatkan posisi di pucuk pimpinan MPR yang akan dilakukan pada Senin (6 Oktober) depan. Bahkan PDI Perjuangan sudah menyiapkan satu paket pimpinan.
"Kami tetap berjuang agar dimungkinkan PDIP dapat mengajukan satu paket di pimpinan MPR," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani setelah rapat di Kantor DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jumat 3 Oktober 2014.
Menurutnya, naitan untuk mendapatkan posisi di MPR agar nantinya PDI Perjuangan bisa mengawal jalannya demokrasi di pemerintahan Jokowi-JK.
Namun Puan mengaku pesimis jika proses pemilihan MPR ini sama seperti proses pemilihan pimpinan DPR.
"Sepertinya kalau melihat kemarin seperti tidak ada ruang dan celah lagi bagi kami untuk bisa berkontribusi agar bisa mengawal proses demokrasi melalui pimpinan MPR," katanya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan memilih untuk tak mengikuti proses pemilihan pimpinan DPR. Hal ini disebabkan komunikasi politik yang mereka bangun gagal.
Alhasil pimpinan DPR diisi oleh para kader koalisi merah putih (KMP). Paket pimpinan DPR ini akan diterapkan juga untuk pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya. (in/fs)
"Kami tetap berjuang agar dimungkinkan PDIP dapat mengajukan satu paket di pimpinan MPR," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani setelah rapat di Kantor DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jumat 3 Oktober 2014.
Menurutnya, naitan untuk mendapatkan posisi di MPR agar nantinya PDI Perjuangan bisa mengawal jalannya demokrasi di pemerintahan Jokowi-JK.
Namun Puan mengaku pesimis jika proses pemilihan MPR ini sama seperti proses pemilihan pimpinan DPR.
"Sepertinya kalau melihat kemarin seperti tidak ada ruang dan celah lagi bagi kami untuk bisa berkontribusi agar bisa mengawal proses demokrasi melalui pimpinan MPR," katanya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan memilih untuk tak mengikuti proses pemilihan pimpinan DPR. Hal ini disebabkan komunikasi politik yang mereka bangun gagal.
Alhasil pimpinan DPR diisi oleh para kader koalisi merah putih (KMP). Paket pimpinan DPR ini akan diterapkan juga untuk pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya. (in/fs)