"Prinsip musyawarah mufakat dipakai kalau kepepet kalah. hehehe," cibir Haris, Senin (6/10) seperti yang dilansir RMOL.
Bagi dia, sikap koalisi Indonesia hebat yang menolak pemilihan pimpinan MPR dengan mekanisme voting bertentangan dengan sikap mereka yang menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Jika di Pilkada minta voting melalui pilkada langsung, maka seharusnya PDIP Cs juga minta dilakukan voting dalam pemilihan pimpinan MPR.
"Yang konsisten dong," tulis Haris melanjutkan pesannya.
Selain itu Haris juga mengkritisi kabar adanya deal-deal untuk menetapkan kader Demokrat sebagai ketua MPR periode 2014-2019. Dia menduga hal ini menjadi bergaining Presiden SBY kepada PDIP untuk melindungi Cikeas dari jeratan hukum setelah lengser nanti. (pm)
Bagi dia, sikap koalisi Indonesia hebat yang menolak pemilihan pimpinan MPR dengan mekanisme voting bertentangan dengan sikap mereka yang menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Jika di Pilkada minta voting melalui pilkada langsung, maka seharusnya PDIP Cs juga minta dilakukan voting dalam pemilihan pimpinan MPR.
"Yang konsisten dong," tulis Haris melanjutkan pesannya.
Selain itu Haris juga mengkritisi kabar adanya deal-deal untuk menetapkan kader Demokrat sebagai ketua MPR periode 2014-2019. Dia menduga hal ini menjadi bergaining Presiden SBY kepada PDIP untuk melindungi Cikeas dari jeratan hukum setelah lengser nanti. (pm)
