Basarah menyebut PPP adalah rumah besar umat Islam yang sebaiknya turut mengelola pemerintahan.
Tetapi Basarah enggan membahas posisi menteri untuk PPP karena menurutnya itu adalah urusan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Itu urusan presiden, punya pertimbangan strategis untuk merawat kehadiran PPP di Jokowi-JK, jabatan publik di Jokowi-JK, setelah menteri juga ada jabatan strategis lainnya yang ada kader PPP," kata Basarah.
Sekedar mengingatkan, PPP yang dimaksud di sini adalah PPP versi Romahurmuzy cs yang mengadakan Muktamar "mendadak" di Surabaya, 15 Oktober 2014 lalu. (fs)
Tetapi Basarah enggan membahas posisi menteri untuk PPP karena menurutnya itu adalah urusan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Itu urusan presiden, punya pertimbangan strategis untuk merawat kehadiran PPP di Jokowi-JK, jabatan publik di Jokowi-JK, setelah menteri juga ada jabatan strategis lainnya yang ada kader PPP," kata Basarah.
Sekedar mengingatkan, PPP yang dimaksud di sini adalah PPP versi Romahurmuzy cs yang mengadakan Muktamar "mendadak" di Surabaya, 15 Oktober 2014 lalu. (fs)