Di beberapa kesempatan, Jokowi menilai hak rakyat dirampas dengan diadakannya pilkada lewat DPRD. Jokowi bahkan mengajak aktivis untuk melakukan demo kalau pilkada langsung benar-benar dihilangkan.
Menyikapi itu, Ulil mengingatkan Jokowi atas visi misi yang disetorkannya ke KPU ketika mendaftar capres 2014 lalu.
Dalam tautan yang dibagikan Ulil melalui akun Twitter, @ulil, Jokowi menyoroti tiga masalah pokok bangsa.
Solusi dari masalah itu merujuk pada dihelatnya pilkada langsung yang jelas mendorong pelemahan institusi negara.
"Ternyata visi-misi Jokowi yg disetor ke KPU mendukung Pilkada tak langsung? Betulkah?"
Menurut Ulil, visi misi politik Jokowi yang disetor ke KPU mengandung filosofi yang lebih dekat ke sistem pilkada via DPRD (halaman 17-18).
"Apakah Jokowi paham visi-misi yg dia setorkan sendiri ke KPU atau tidak, wallahu'alam.."
Yang jelas, kata Ulil, budaya di PDI P yang memperjuangkan ideologi proklamator Sukarno lebih condong ke pemilihan melalui wakil rakyat.
"Sebenarnya Kultur politik PDI P yang mewarisi Sukarnoisme sebetulnya lebih dekat ke sistem demokrasi tak langsung dan pilkada lewat DPRD."
-----
Beragam tanggapan muncul atas kritik keras Ulil ini. Beberapa aktivis dan jurnalis yang all out mendukung Jokowi, berkomentar dengan keras di ruang media sosial mereka.
Sudah sebegitu mulia dan sucikah PDI P dan Jokowi, sehingga muncul kalimat demikian...
"Pokoknya yang bela rakyat, ada bersama kami", demikian ungkap salah satu aktivis tersebut.
Sungguhkah PDI P membela rakyat, sementara Jokowi sendiri belum terbukti pro rakyat?
Apakah pro rakyat bisa diartikan menyerang "rakyat" lain yang berbeda pendapat dan ideologi?
Sudah sedemikian anti kritiknya kah PDI P dan Jokowi?
Apapun dalihnya, pembelaan berlebihan atas sosok Jokowi dan PDI P pada waktunya akan menjadi bumerang bagi para aktivis yang kini memuja-muja tanpa henti. (fs)
