"Saya pernah tinggal di Belanda dan Jerman, tidak ada pemilihan langsung, mereka modern dan pendidikan tinggi," kata Iskandarsyah di Tanjungpinang, Sabtu.
Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, kata dia, gubernur adalah perpanjangan tangan Presiden sebagai bagian NKRI, sehingga pemilihannya pun tidak dikembalikan seutuhnya kepada rakyat.
Selain itu pilkada langsung juga dinilai sebagai bentuk pemborosan. Contohnya saja, Pemilu 2010 di Kepri menghabiskan APBD Rp50 miliar lebih.
Sayangnya, anggaran yang relatif besar itu tidak berbanding lurus dengan pemimpin yang dihasilkan. Apalagi pengalaman di Kepri, tingkat kesertaan masyarakat hanya 55 hingga 60 persen.
"Pemilih yang ikut mencoblos juga kebanyakan tidak paham siapa calon pemimpin mereka, makanya sebaiknya diwakilkan," kata pria yang diusung Partai Keadilan Sejahtera itu.
Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Syahrial, mengatakan secara teori DPR RI itu adalah perwakilan rakyat, karena dipilih oleh rakyat. Dan berdasarkan Rapat Paripurna, mayoritas wakil rakyat menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
"Tinggal masyarakat yg menilai, apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan aspirasi mereka sendiri," kata dia.
Jika masyarakat tidak setuju dengan keputusan DPR RI itu, maka ke depannya tidak akan memilih partai yang mendukung kebijakan pilkada tidak langsung, kata politisi PDI Perjuangan itu.
"Di sana kita bisa ukur, rakyat mana yang tak setuju, rakyat mana yang setuju. Secara idealisme kami akan tetap menolak, dan Insya Allah apabila diberikan kesempatan untuk memenangi pemilu, kami akan perjuangkan lagi utuk mengubah kembali UU tersebut," kata dia.
Tentang kesesuaian pilkada langsung dengan UUD dan Pancasila, ia mengatakan biar MK yang memastikan.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepri Husnizar Hood mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan Perppu dan MK.
"Bagi kami, apa pun itu kami akan ikuti aturan," kata kader Partai Demokrat itu. (an/fs)
