Koalisi Pendukung Jokowi Terbelah Soal Pimpinan DPR


JAKARTA - Hasil rapat konsultasi antar-fraksi partai politik terkait paripurna penentuan calon pimpinan DPR memutuskan pemilihan pimpinan DPR dilakukan malam ini.

"Akhirnya pimpinan sidang mengetok palu hasil keputusan, apakah paripurna dilanjutkan malam ini atau besok keputusannya enam fraksi putus lanjut dan 3 Fraksi menolak yakni  PDIP, Hanura, Nasdem," kata Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Aryo Djoyohadikusumo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Menurut Aryo, ada Fraksi yang memilih abstain terkait keputusan malam ini, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan komposisi tersebut, paripurna pemilihan calon pimpinan DPR tetap akan dilakukan malam ini.

Posisi ini membuat kubu koalisi Jokowi terbelah. Hanya menyisakan PDIP, Nasdem dan Hanura.

PKB Netral

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menegaskan pihaknya masih bersikap netral dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

PKB, kata dia, bisa saja bergabung dengan paket yang akan diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai Gerindra.

"Untuk kursi pimpinan MPR dan DPR, kami masih netral. Jadi, bisa ke PDIP, bisa juga ke Gerindra," ujar Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.

Muhaimin yang terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 mengaku tidak ada komitmen dengan Koalisi Indonesia Hebat, jika mereka akan berjuang bersama-sama dalam hal pengajuan paket pimpinan.

"Ya, habis kami enggak diajak dua-duanya (Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih). Jadi, mana saja nanti, yang ajak kami," ungkap dia.

Muhaimin memastikan sikap PKB ini tidak akan berpengaruh terhadap jatah kursi PKB dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski begitu, mantan Menakertrans itu enggan membeberkan berapa jatah kursi menteri untuk PKB.

"Enggak (pengaruh). Kalau di kabinet, kata Pak Jokowi, kami dapat jaminan dapat jatah menteri," jelasnya.


Baca juga :