Koalisi Merah Putih berhasil menempatkan lima kadernya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Tahya, menyatakan program Koalisi Merah Putih dalam waktu dekat yakni merevisi berbagai undang-undang yang terlalu liberal dan berpihak ke asing.
"Bersama-sama dengan pemerintah," kata Tantowi, Jumat 3 Oktober 2014. Demikian dilansir vivanews.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu mencontohkan beberapa UU yang dinilai pro asing, antara lain Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Telekomunikasi.
Tantowi mengatakan ada dua alasan utama bergabungnya enam partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
"Membentengi Pancasila dari gerakan kelompok tertentu untuk meninggalkan bahkan mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kedua, mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara atas aset-aset, khususnya SDA."
Namun Tantowi membantah isu yang beredar bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen akan mengamandemen Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Itu kata siapa? Nggak benar itu," kata Tantowi.