Keterpilihan Romi sebagai Ketua Umum PPP di tengah defisitnya legalitas penyelenggaraan muktamar. Posisi Romi ibarat Ketua Umum tanpa mahkota, fakir legitimasi dan moral.
Terpilihnya Romahurmuziy alias Romi sebagai Ketua Umum PPP telah diduga jauh sebelumnya. Ini disebabkan muktamar VIII PPP yang digelar di Surabaya versi Romi ini, merupakan representasi puncak konflik antara Suryadharma Ali versus Sekjennya.
Oleh karenanya, terpilihnya Romi sebagai Ketua Umum PPP bukanlah kejutan politik sebagaimana yang terjadi saat Anas Urbaningrum terpilih dalam Kongres Partai Demokrat pada Mei 2010 silam. Saat Muktamar di Surabaya itu, sejumlah nama sempat beredar namun nama-nama yang santer disebut-sebut tidak serius muncul. Sebut saja Lukman Hakim Saifuddin, Suharso Manoarfa termasuk Emron Pangkapi.
Terkait dengan legitimasi politik atas posisinya sebagai Ketua Umum terpilih, Romi berkilah Muktamar yang digelar pihaknya memiliki legitimasi politik dan legal secara hukum.
“Muktamar ini telah memenuhi syarat baik aturan perundangan dan juga AD/ART partai. Jadi tidak ada keraguan akan keabsahan Muktamar berikut hasil-hasilnya dan termasuk juga orang-orang yang terpilih," kilah Romi usai Muktamar VIII PPP di Surabaya, Kamis, 16 Oktober 2014.
Dalam kesempatan tersebut Romi juga mengklaim Muktamar yang digelar di Surabaya merupakan implementasi dari putusan Mahkamah Partai termasuk Majelis Syariah pimpinan KH Maimoen Zubair.
”Majelis syariah itu minta Muktamar dilakukan sebelum tanggal 20, kami penuhi. Majelis syariah juga meminta diadakan rapat pengurus harian DPP PPP. Ini juga kami laksanakan,” tegas Romi.
Romi secara tegas juga menyebut, kehadiran dua anggota Mahkamah Partai yakni Machfudhoh Ali Ubaid dan Arman Remi di Muktamar VIII yang ia gelar merupakan legitimasi dan bentuk dukungan lembaga tertinggi di partai itu dan menyetujui kegiatan itu. Ia malah balik menuding, Mahkamah Partai yang tidak mendukung Muktamar yang ia gagas justru bermasalah.
“Kalau ada pendapat lain dari Mahkamah Partai, berarti Mahkamah Partainya bermasalah,” tegas Romi.
Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair mengomentari terpilihnya Romi sebagai Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII yang digelarr di Surabaya bersikukuh berpendapat bila muktamar yang digelar Romi tersebut tidak sesuai dengan AD/ ART partai.
"Muktamar itu tidak sesuai dengan AD/ART. Tidak sesuai dengan keputusan Majelis Partai dan Majelis Syariah," sebut Mbah Moen, demikian ia kerap disapa, di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2014.
Sikap ini tidak berubah saat Pimpinan Majelis PPP menelurkan enam poin seruan terkait konflik internal PPP. Saat itu, Mbah Moen berpendapat muktamar yang digelar Romi maupun Suryadharma tidak sah.
"Muktamar yang dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa tidak sah, sesuai putusan Mahkamah Partai," kata Mbah Moen, dalam jumpa pers di Hotel Ibis, Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten, Rabu, 15 Oktober 2014.
Pimpinan Majelis PPP merekomendasikan agar DPP PPP akan menggelar muktamar sebelum 20 Oktober 2014.
Pilihan waktu itu dikarenakan menindaklanjuti putusan final Mahkamah Partai yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2014 agar menggelar muktamar tujuh hari setelah putusan tersebut.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengaku pasrah dan mengikuti dan menerima putusan Majelis Syariah dan Mahkamah Partai.
"Di sini ada Ketua Majelis Syura Almukarrom KH Maimoen Zubair. Saya tunduk, patuh, dan serahkan persoalan muktamar kapan digelar kepada keputusan Majelis Syura. Saya serahkan persoalan muktamar kepada dia," kata SDA.
Situasi politik yang dialami Romi saat ini tak berlebihan bila diirinya sebagai Ketua Umum PPP tanpa mahkota. Defisitnya dukungan kiai tentu menjadi persoalan serius bagi kepemimpinan Romi.
Selama ini PPP sebagai partai Islam menempatkan kiai atau ulama dalam posisi penting. Tanpa kiai, PPP tentu ibarat perjalanan tanpa kompas. (fs)
“Kalau ada pendapat lain dari Mahkamah Partai, berarti Mahkamah Partainya bermasalah,” tegas Romi.
Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair mengomentari terpilihnya Romi sebagai Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII yang digelarr di Surabaya bersikukuh berpendapat bila muktamar yang digelar Romi tersebut tidak sesuai dengan AD/ ART partai.
"Muktamar itu tidak sesuai dengan AD/ART. Tidak sesuai dengan keputusan Majelis Partai dan Majelis Syariah," sebut Mbah Moen, demikian ia kerap disapa, di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2014.
Sikap ini tidak berubah saat Pimpinan Majelis PPP menelurkan enam poin seruan terkait konflik internal PPP. Saat itu, Mbah Moen berpendapat muktamar yang digelar Romi maupun Suryadharma tidak sah.
"Muktamar yang dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa tidak sah, sesuai putusan Mahkamah Partai," kata Mbah Moen, dalam jumpa pers di Hotel Ibis, Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten, Rabu, 15 Oktober 2014.
Pimpinan Majelis PPP merekomendasikan agar DPP PPP akan menggelar muktamar sebelum 20 Oktober 2014.
Pilihan waktu itu dikarenakan menindaklanjuti putusan final Mahkamah Partai yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2014 agar menggelar muktamar tujuh hari setelah putusan tersebut.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengaku pasrah dan mengikuti dan menerima putusan Majelis Syariah dan Mahkamah Partai.
"Di sini ada Ketua Majelis Syura Almukarrom KH Maimoen Zubair. Saya tunduk, patuh, dan serahkan persoalan muktamar kapan digelar kepada keputusan Majelis Syura. Saya serahkan persoalan muktamar kepada dia," kata SDA.
Situasi politik yang dialami Romi saat ini tak berlebihan bila diirinya sebagai Ketua Umum PPP tanpa mahkota. Defisitnya dukungan kiai tentu menjadi persoalan serius bagi kepemimpinan Romi.
Selama ini PPP sebagai partai Islam menempatkan kiai atau ulama dalam posisi penting. Tanpa kiai, PPP tentu ibarat perjalanan tanpa kompas. (fs)
