Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengaku tak bisa menghambat pengunduran diri Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur DKI Jakarta.
Namun, Gerindra akan tetap membuatkan catatan-catatan kepada Jokowi agar publik tahu kinerjanya selama menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.
"Bahasa menjegal tidak tapi apa yang beliau lakukan selama dua tahun itu. Intinya, Gerindra akan memberikan catatan-catatan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Fajar Sidik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Menurutnya, Gerindra juga akan mempertanyakan keputusan Jokowi yang maju dalam Pilpres 2014 kemarin. Pasalnya Jokowi tak pernah meminta izin ataupun memberitahukan hal itu kepada DPRD.
Fajar menilai, izin kepada DPRD DKI memang tidak diwajibkan, namun secara etika, setidaknya Jokowi menyampaikan hal itu kepada DPRD.
"Ini kan masalah etika karena beliau kan dilantik di DPRD, mau mencalonkan diri setidaknya bicara dulu," katanya.
Selain itu, Gerindra juga akan menyinggung soal banyaknya kasus kebakaran bus Transjakarta yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi di DKI.
Hal itu akan disampaikan Gerindra saat pandangan fraksi-fraksi disampaikan di paripurna Senin besok.
"Kita tidak bisa jegal, cuma paling tidak kita yang dipercaya masyarakat DKI, pahitnya itu akan kita utarakan, minimal ada catatan kecil. Kalau disini (DKI) ada ketidak beresan gimana di tingkat nasional. Salah satunya busway tidak dalam birokrasinya tapi dilapangan juga banyak kendala, banyak yang terbakar. Itu harus menjadi pertanggungjawaban," katanya. (in/fs)
Baca juga:
Bus Transjakarta Terbakar Lagi
Jokowi Dituding "Amankan" Kasus, Tim Transisi: Jangan Kampungan
Namun, Gerindra akan tetap membuatkan catatan-catatan kepada Jokowi agar publik tahu kinerjanya selama menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.
"Bahasa menjegal tidak tapi apa yang beliau lakukan selama dua tahun itu. Intinya, Gerindra akan memberikan catatan-catatan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Fajar Sidik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Menurutnya, Gerindra juga akan mempertanyakan keputusan Jokowi yang maju dalam Pilpres 2014 kemarin. Pasalnya Jokowi tak pernah meminta izin ataupun memberitahukan hal itu kepada DPRD.
Fajar menilai, izin kepada DPRD DKI memang tidak diwajibkan, namun secara etika, setidaknya Jokowi menyampaikan hal itu kepada DPRD.
"Ini kan masalah etika karena beliau kan dilantik di DPRD, mau mencalonkan diri setidaknya bicara dulu," katanya.
Selain itu, Gerindra juga akan menyinggung soal banyaknya kasus kebakaran bus Transjakarta yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi di DKI.
Hal itu akan disampaikan Gerindra saat pandangan fraksi-fraksi disampaikan di paripurna Senin besok.
"Kita tidak bisa jegal, cuma paling tidak kita yang dipercaya masyarakat DKI, pahitnya itu akan kita utarakan, minimal ada catatan kecil. Kalau disini (DKI) ada ketidak beresan gimana di tingkat nasional. Salah satunya busway tidak dalam birokrasinya tapi dilapangan juga banyak kendala, banyak yang terbakar. Itu harus menjadi pertanggungjawaban," katanya. (in/fs)
Baca juga:
Bus Transjakarta Terbakar Lagi
Jokowi Dituding "Amankan" Kasus, Tim Transisi: Jangan Kampungan