Pernyataan ini diucapkan Jokowi, Senin, 6 Oktober 2014 untuk menepis kabar bahwa PPP akan mendapatkan jatah kursi menteri di pemerintahannya. Pasalnya, partai pengusungnya sejak awal tidak diberi jatah kursi di kabinetnya.
Pernyataan ini berkebalikan dengan tawaran jatah menteri dari Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bila bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, mengatakan, meski PPP berlabuh kepada koalisi pengusung Jokowi, KIH tidak akan bisa mengimbangi Koalisi Merah Putih di Parlemen.
"Jika KIH ingin tambahan kemudian ajak PPP, tidak bisa imbang. Karena suara PPP kecil, kalau PPP masuk ke sana (KIH) tidak signifikan," ujar Agung, Kamis, 9 Oktober 2014.
Menurut Agung, suara PPP yang minim di parlemen membuat KIH sangat sulit untuk memiliki bargaining lebih besar.
"KIH tidak punya bargaining besar terhadap PPP meskipun diberi jatah kursi menteri dan itu percuma. Jadi saya tidak yakin PPP diberi kursi menteri oleh KIH," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Wapres terpilih, JK sempat mengutarakan, akan memberikan jatah kursi menteri untuk PPP, bila partainya bergabung dengan KIH sebelum tanggal 20 Oktober 2014, yakni sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
"Kalau PPP masuk sebelum tanggal 20 tentu akan jadi bagian pemerintahan," tegas JK.
Tetapi penegasan Jokowi tadi jelas menjadikan janji JK seperti pepesan kosong. (fs)
