Pernyataan Rachmawati Soekarnoputri di ruang publik itu sangat menusuk perasaan Megawati dan Jokowi serta jutaan konstituen mereka yang telah mendukung Jokowi sebagai Presiden RI.
Kini saatnya Jokowi membuktikan bahwa dirinya dan Megawati/ koalisi PDIP bukanlah antek asing.
Caranya? Kabinet Jokowi harus amanah dan kredibel di mata rakyat. Jokowi adalah kader sekaligus petugas PDI P pimpinan Megawati. Oleh sebab itu, Megawati dan Jokowi harus bahu-membahu menyusun Kabinet Kerja yang professional dan kredibel untuk membuktikan bahwa kedua tokoh itu bukan antek kepentingan asing, bukan komprador asing, apalagi proxy asing.
Sesungguhnya, pernyataan Rachmawati Soekarnoputri yang menyebut Megawati Soekarnoputri, sang kakak yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Jokowi pro-kepentingan asing tidak mengejutkan
“Megawati sendiri sudah jadi antek kapitalis asing,” cetus Rachmawati.
Tudingan itu sudah sering disampaikan Rachmawati. Yang penting, Jokowi dan Megawati bisa membuktikan bahwa tudingan itu tidak benar atau misleading, menyesatkan.
Oleh sebab itu, dalam menyusun kabinetnya nanti, Jokowi dan Megawati sebaiknya menjadikan Geopolitik sebagai jembatan penghubung yang menyatukan kedaulatan sektor pertahanan, energi dan pangan dalam satu tarikan nafas.
Sebab pemerintahan Jokowi sudah pasti fokus pada tiga sektor strategis, yakni pertahanan, energi dan pangan. Dan ada bahaya yang mengancam kedaulatan dari ketiga sektor strategis tersebut di Indonesia.
"Maka itu ketiga sektor strategis ini seharusnya tidak lagi dipandang secara sektoral semata-mata sebagai masalah ekonomi dan pertahanan-keamanan saja," jelas Hendarjit pakar geopolitik dari Global Future Institute (GFI).
Dalam hal ini, Jokowi sedang diuji dalam membentuk kabinetnya nanti. Jokowi musti bertitik tolak pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional NKRI dalam menyusun kabinetnya nanti. Kriteria profesional saja, tidaklah cukup untuk mewujudkan Trisakti Bung Soekarno.
Para menteri Kabinet Jokowi harus memiliki Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional agar kelemahan dan kesalahan Kabinet SBY yang transaksional dan sangat politis, tidak terulang.
Dengan cara demikian, kata pengamat politik Frans Aba MA dari Persatuan Alumni GMNI, Jokowi tidak mudah diperlakukan sebagai sasaran tembak Koalisi Merah Putih yang beroposisi, juga agar tidak mudah jadi ''bidikan'' para petualang politik dan mafia yang mencengkeram negeri ini. (fs)
Baca juga:
Mengapa KPK Belum Tangkap Jokowi dan Megawati?
