Setelah Koalisi Merah Putih (KMP) menyapu bersih posisi struktural di parlemen, baik itu pimpinan DPR hingga terkahir pimpinan MPR, tiba-tiba muncul isu pemakzulan terhadap Presiden terpilih Jokowi.
Selain isu pemakzulan, juga muncul isu penjegalan pelantikan Jokowi-JK oleh MPR 20 Oktober mendatang. Isu itu muncul dengan alasan, DPR yang dikuasai KMP yang merupakan lawan politik Jokowi-JK pada pilpres lalu, bisa melakukan penjegalan dan pemakzulan.
Para elit KMP hingga pimpinan DPR sudah membantah dengan tegas isu itu. Lalu, siapa sebenarnya yang menghembuskan isu pemakzulan dan penjegalan itu? Apa kepentingannya?
Wasekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, isu pemakzulan dan penjegalan ini dihembuskan oleh pihak asing.
"Jangan terkecoh isu pemakzulan, itu tunggangan asing," kata Yandri di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu 11 Oktober 2014.
Dia menilai, pihak asing ini takut dengan kekuatan KMP di parlemen. Mereka merasa terancam kepentingannya. Apalagi, KMP sudah menetapkan akan merevisi ratusan UU, salah satunya adalah UU tentang perbankan yang memberi kebebasan pihak asing 100 persen untuk memilikinya.
"Pihak Koalisi Indonesia Hebat jangan termakan itu (isu pemakzulan dan penjegalan)," kata Yandri.
Dia meyakinkan, tidak ada agenda dari KMP seperti yang diisukan itu. "KMP tidak pernah sedikitpun untuk memakzulkan Jokowi-JK," tandasnya. (in/fs)
Selain isu pemakzulan, juga muncul isu penjegalan pelantikan Jokowi-JK oleh MPR 20 Oktober mendatang. Isu itu muncul dengan alasan, DPR yang dikuasai KMP yang merupakan lawan politik Jokowi-JK pada pilpres lalu, bisa melakukan penjegalan dan pemakzulan.
Para elit KMP hingga pimpinan DPR sudah membantah dengan tegas isu itu. Lalu, siapa sebenarnya yang menghembuskan isu pemakzulan dan penjegalan itu? Apa kepentingannya?
Wasekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, isu pemakzulan dan penjegalan ini dihembuskan oleh pihak asing.
"Jangan terkecoh isu pemakzulan, itu tunggangan asing," kata Yandri di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu 11 Oktober 2014.
Dia menilai, pihak asing ini takut dengan kekuatan KMP di parlemen. Mereka merasa terancam kepentingannya. Apalagi, KMP sudah menetapkan akan merevisi ratusan UU, salah satunya adalah UU tentang perbankan yang memberi kebebasan pihak asing 100 persen untuk memilikinya.
"Pihak Koalisi Indonesia Hebat jangan termakan itu (isu pemakzulan dan penjegalan)," kata Yandri.
Dia meyakinkan, tidak ada agenda dari KMP seperti yang diisukan itu. "KMP tidak pernah sedikitpun untuk memakzulkan Jokowi-JK," tandasnya. (in/fs)