Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan iktiar dan tesis membangun koalisi permanen seperti yang dilakukan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) adalah sumbangan untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial multi partai yang dianut oleh Indonesia.
“KMP ini ikhtiar dan tesis untuk membangun koalisi permanen. Ini adalah sumbangan KMP di dalam mengatasi kelemahan sistem presidesialisme multi partai yang kita miliki," ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014). Demikian dilansir tribunnews.
Menurut Fahri, umumnya di seluruh dunia biasanya hanya ada dua partai, atau maksimal tiga partai. Jadi kalau ada partai A berkuasa, di eksekutif, maka biasanya rakyatnya memilih partai B berkuasa di legislatif. Dengan demikian maka pengelolaan politik menjadi sederhana.
Fahri menjelaskan, upaya dan tesis itu sudah dikembangkan sebelum pilpres 2014 dilaksanakan sebelum diketahui siapa pemenang pilpres tersebut. Dengan demikian maka diharapkan terjadi check and balance antara eksekutif dan legislatif.
”Jadi sebelum kita mengetahui siapa pemenang pilpres antara Prabowo dan Jokowi, kami sudah memiliki kesadaran membangun koalisi permanen. Kami sadar sistem presidensial multi partai lebih banyak atau umumnya gagal seperti yang banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin,” ujarnya.
Buat KMP saat ide ini digulirkan belum bisa diukur kekuatan di pemerintahan dan di parlemen. Bahwa sekarang dua kekuatan terpecah di pemerintahan dan di parlemen, maka ini adalah salah satu hasil yang sudah diperhitungkan.
“Kalau kami sekarang kalah di eksekutif dan menang di legislatif, maka akan ada check and balance seperti yang terjadi AS saat ini di mana Demokrat menguasai Ekesekutif dan Republik di Legislatif. Tapi kalau kami menang dalam pilpres dan menguasai eksekutif dan juga menguasai legislatif saat ini, tidak masalah juga, karena akan ada penyeimbang dari kubu diluar kami. Ini sama seperti yang terjadi di AS saat Obama menang pertama kali. Demokrat menguasai eksekutif dan legislatif,” ujar Mantan Aktivisi Mahasiswa ini lagi.
Dengan adanya pengelompokan dalam dua koalisi besar menurut Fahri maka secara tidak langsung hanya akan ada dua kubu yang bertarung dalam pemilu. Ini tentunya sangat baik karena Amerika Serikat saja yang memiliki perjalanan demokrasi yang sudah berusia ratusan tahun, tidak berani mengambil resiko untuk memilih sistem presidensial multi partai.
“AS saja tidak berani mengambil sistem presidensialisme multi partai. Dengan kesadaran itulah maka lahir KMP yang benar-benar telah direncanakan. Kami membicarakan semua hal dalam KMP termasuk common ideologi. Para ketua umum partai seperti Prabowo, Anis Matta, Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie kerap bertemu untuk membicarakan hal ini,” ujarnya.
Dia pun menegaskan bahwa KMP juga terus berusaha agar dalam diskusi-diskusi yang digelar tersebut SBY bisa hadir. KMP berpikir bahwa untuk mencari model atas Indonesia diperlukan diskusi yang panjang, detail dan mendasar.
”Misalnya diskusi tentang Pilkada, kami berupaya mengundang SBY untuk hadir. Kami ingin ada satu model untuk Indonesia. Kami berpikir tidak apa-apa berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Kami berpayah-payah berdiskusi untuk kemudian mendapatkan model terbaik untuk Indonesia,” paparnya.
Didalam diskusi yang dilaksanakan menurut Fahri semua bebas berbicara dan tidak menerima apa adanya saja atau bahkan dilarang untuk bicara. Hal ini karena kalau ini tidak dibicarakan atau dikelola, koalisi bisa berantakan juga.
“Di setgab itu kan tidak ada diskusi. Dari pengalaman di setgab pimpinan SBY misalnya 70 persen agenda setgab tidak bisa dijalankan. Kami tidak ingin hal ini terulang makanya semua dibicarakan dulu. Jadi eksperimen membangun koalisi ini tidak main-main. Ini pekerjaan serius. Makanya kami buat mekanisme, kami buat institusi. Kehadiran KMP seharusnya diapresiasi,” ujar Fahri Hamzah, yang juga wakil ketua DPR RI. (tribunnews)
