Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik sikap Presiden terpilih, Joko Widodo alias Jokowi yang ikut berkomentar soal wacana pemekaran jumlah komisi di DPR. Menurut Fahri, sebaiknya Jokowi fokus pada urusan eksekutif saja.
"Kenapa Jokowi sibuk urusi legislatif. Harusnya dia sibuk di kementerian, berapa tugasnya. Betulkan nelayan, betulkan petani, agar mudah mengelola sawahnya, betulkan industri berkembang," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 10 Oktober 2014. Demikian dilansir vivanews.
Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan untuk pembentukan jumlah komisi di DPR masih harus menunggu format dan jumlah kementerian yang ada di pemerintahan Jokowi-JK.
"Kita tunggu format kementerian Jokowi-JK, apakah ada perubahan nama kementerian atau tidak. Regrouping itu kita ditunggu, nanti baru disepakati setelah pelantikan dan menunggu kabinet," jelas dia.
Secara pribadi, Fahri lebih setuju agar jumlah komisi tetap sebanyak 11 komisi. Namun, yang perlu ditambah adalah sub komisi. Dia membantah rencana pemekaran komisi itu sebagai ajang berbagi kekuasaan untuk Koalisi Merah Putih.
