Hal itu, berbeda dengan Presiden SBY yang terbuka manakala menyusun komposisi kabinet pemerintahannya.
"Sebaiknya, strukturnya maupun para calon menterinya di-publish agar masyarakat luas bisa menilai. Tentunya diharapkan akan dihasilkan menteri-menteri yang memenuhi kriteria dan harapan rakyat," ujar Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron saat dihubungi wartawan, Jumat, 10 Oktober 2014.
Menurutnya, selama dua periode pemerintahan SBY, seleksi menteri selalu dilakukan dengan transparan. Bahkan, rekam jejak calon menteri diketahui melalui fit and proper test langsung oleh presiden dan wakil presiden.
"Juga media mempublish sehingga ada kesempatan masyarakat luas untuk mengetahuinya bahkan memberi masukan," ujar Herman.
Meski begitu, dia mengaku dapat memaklumi langkah yang ditempuh Jokowi dalam melakukan seleksi menteri. Lantaran merupakan hak prerogratif, setiap presiden punya cara masing-masing dalam mengisi kabinetnya.
"Sekali lagi, karena itu hak presiden tentu saya menghormatinya," imbuh mantan wakil ketua Komisi V DPR tersebut. (fs)
