Pengusungan Megawati Soekarnoputri menjadi calon ketua umum PDI Perjuangan lagi memang dinilai tak masalah atau sah-sah saja. Namun, bila terbukti tak mampu melakukan rotasi kepemimpinan, mala PDI P bukan partai demokrasi tapi partai yang berbentuk oligarki.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, selama ini yang menjadi alasan Mega dicalonkan lagi jadi ketua umum karena diminta dan didukung oleh DPD se-Indonesia.
"Selain itu, ada keinginan agar trah Soekarno nggak putus di PDI P, kader akar rumput ngotot agar trah Soekarno nggak hilang di PDIP dan ini menjadi kehendak konstituen di akar rumput," kata Pangi, Jumat, 26 September 2014.
Pangi menegaskan, PDI Perjuangan bukan partai demokratis tapi partai oligarki. Karena, syarat partai politik (parpol) demokratis itu harus terjadi rotasi kepemimpinan.
"Sejak PDIP berdiri kan tetap pemilik sahamnya Mbak Mega. Memang, ada juga di dunia parpol yang disimbolkan atau identik dengan orang atau trah tokoh, sehingga konstituennya setia," ujar Pangi.
Menurut Pangi, entah PDI P sebagai partai oligarki atau demokratis tapi yang terpenting itu harus tetap proses pengambilan keputusannya yakni kolektif kolegial jangan sampai proses pengambilan keputusan ditentukan oleh elite penentu.
"Ini yang membuat partai menjadi feodal dan antikritik, lama-lama ini bisa merusak soliditas parpol tersebut. Jadi harus juga disiapkan calon ketua umum untuk menggantikan Mbak Mega, ya kalau bisa tahun 2019," tandas Pangi. (fs)
