[Tolak UU Pilkada] Warga Tolak LSM yang Minta KTP

Dengan alasan melibatkan masyarakat dalam penolakan UU Pilkada, LSM Perludem berniat mengumpulkan (salinan) KTP.

"Kami hanya ingin melibatkan masyarakat (mengenai penolakan ini). Orang yang membiarkan, sama saja membiarkan otoritarian dan fasisme itu lahir kembali," ujar Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem di Jakarta, Minggu, 28 September 2014.

Kata Titi, minggu depan koalisinya akan mengajukan permohonan kepada MK. Apabila tidak dikabulkan, Titi akan minta Pemerintahan Jokowi mengamandemen UU ini.

"Akan melakukan aksi lebih besar lagi. Kami akan terus pelihara semangat kami, untuk membuktikan perlawan. Kami akan minta kepada pemerintah baru untuk amandemen UU Pilkada (apabila ditolak MK)," tegasnya.

Selain itu juga, Titi pun mengakomodasi masyarakat di luar Ibu Kota Jakarta yang menolak UU Pilkada dengan bisa mengirimkan file fotokopi KTP ke sebuah alamat email.

Menanggapi  pengumpulan KTP tersebut, Wita, seorang pengajar bahasa Inggris di Jakarta Timur, justru mempertanyakan hal tersebut. "Wah,  kok pakai KTP ya? Rentan disalahgunakan lho. KTP itu identitas penduduk yang resmi. Nanti bisa-bisa kaya tahun 1965. Petani gak tau politik, suruh tandatangan. Ujung-ujungnya ditangkap karena dikira PKI", tandas Wita.

Hal serupa ditegaskan juga oleh Juan, seorang eksekutif di perusahaan pertambangan. Juan menegaskan, meski ia pro pilkada langsung, ia menolak menyerahkan KTPnya kepada LSM.

"Gaklah.. Gak perlu itu (menyerahkan salinan KTP). Saya pro pilkada langsung, agak kecewa dengan paripurna kemarin. Tapi itu sah secara konstitusional. Mau bilang apa lagi? KTP buat apa? Lagian email yang dikasih kok pakai gmail, bukan nama institusi", tanya Juan.

Upaya pengumpulan salinan KTP juga dipertanyakan Romadhoni, warga Wonosobo. Baginya, penyerahan salinan KTP justru membuka peluang penyalahgunaan nama rakyat.

"Ngakunya LSM pro rakyat, kok malah nyuruh-nyuruh ngumpulin KTP. Nanti kalau ada penyalahgunaan, siapa yang mau tanggung jawab?", tanyanya.

Bagi Dhoni, yang juga sepakat dengan pilkada langsung, apapun yang sudah ditetapkan, harus diterima dengan legowo.

"Malu dong, masa pemenang pileg dan pilpres nggak legowo..", tutup Dhoni. (fs)


Baca juga :