Terus Digembosi, Koalisi Merah Putih Hanya Tersisa Gerindra dan PKS?


Melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, Koalisi Merah Putih diprediksi tidak akan bertahan lama dan menyisakan dua partai saja, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa.

"Hanya kami (Gerindra) dan PKS nanti yang tetap bertahan. Kalau Gerindra tahu sendiri kenapa kan. Kalau PKS lebih karena ideologi yang tak sejalan dengan PDI-P," papar Desmond dikutip dari KOMPAS, Jumat (19/9/2014).

Seperti diberitakan media, dinamika perubahan di Koalisi Merah Putih mulai terjadi saat Presiden SBY dan Partai Demokrat akhirnya menyetujui Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung yang membuat peta pembahasan RUU Pilkada berubah. Koalisi Merah Putih yang sebelumnya unggul dengan opsi Pilkada lewat DPRD sepertinya akan kalah kalau Partai Demokrat berbalik mendukung opsi Pilkada Langsung seperti yang disokong kubu PDIP.

Dinamika berikutnya adalah hadirnya politisi PAN dan PPP di acara Rakernas PDIP yang mulai digelar hari ini (Jumat, 19/9) di Semarang. Dari PAN hadir Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo, sedang PPP hadir Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi.

Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo tampak menghadiri pembukaan Rakernas IV PDIP hanya mengatakan bahwa kehadirannya untuk kepentingan silaturahim.

Sedang Emron Pangkapi yang tiba beberapa menit sebelum pembukaan rakernas dimulai mengatakan bahwa kehadirannya tersebut untuk memenuhi undangan resmi dari PDIP.

Rakernas IV PDIP yang dibuka oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan akan berlangsung 19-21 September 2014 itu dihadiri Presiden Terpilih Joko Widodo dan sejumlah fungsionaris partai berlambang banteng moncong putih seperti, Puan Maharani, Pramono Anung, Rieke Diah Pitaloka, Ganjar Pranowo, Tjahjo Kumolo.

Akankah dinamika ini menandakan awal pecahnya Koalisi Merah Putih? Apakah para parpol yang awalnya mendukung Prabowo-Hatta akan berbalik mendukung Jokowi-JK akan terlihat setelah paripurna RUU Pilkada.

"Makanya kita lihat sampai 25 September (Paripurna RUU Pilkada). Yang paling berpengaruh kan lewat dari situ. Yang kedua kita lihat PAN tanggal 25 nanti putar balik nggak? Kalau putar balik, pecah ya biasa saja," tutur Desmond. (ibn)


Baca juga :