Jokowi masih harus menunggu nama-nama yang akan diserahkan oleh ketua-ketua umum koalisi pendukungnya, termasuk Megawati.
"Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa, masih menunggu setoran ketua umum, termasuk Bu Mega. Itu kan konsekuensi menjadi kader, menunggu," kata Eva K. Sundari, salah seorang politisi PDI P, Rabu, 24 September 2014.
Memang benar, menurut Eva, Joko Widodo, tidak punya hak penuh menentukan siapa-siapa yang pantas atau tidak pantas dijadikan menteri di kabinetnya. Di sisi lain, waktu kian sempit menuju pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang.
Eva menilai, inilah risiko menjadi seorang kader PDI P. Semua keputusan strategis ada di tangan ketua umum. Sebagai kader, petugas partai, Jokowi harus tunduk kepada Megawati. Dalam menentukan pembantunya pun, Jokowi bukan presiden. Hanya seorang kader PDI P. (fs)
